TEKS EDITORIAL

BANGSA INI TAK AKAN MAJU JIKA KORUPSI TERUS MERAJALELA

            Terjeratnya Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 menandakan semakin buruknya kualitas pemimpin daerah, karena hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat daerah, dan masyarakat daerah akan terkena dampak langsung atas perbuatan kepala daerah tersebut. Selain Bupati Cirebon, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto juga jadi tersangka.

            Berdasarkan data dari KPK, Bupati Cirebon ini merupakan kepala daeah yang ke-19 yang diproses menjadi tersangka melalui operasi tangkap tangan (OTT) selama 2018. Sedangkan pada taun 2017 ada 10 kepala daerah yang ditangani oleh KPK. Disebutkan bahwa Kota Cirebon ini merupakan daerah yang ke-100 yang terkena kasus korupsi sepanjang berdirinya KPK. Sangat ironis bukan?

            Tetapi kenyataannya data tersebut tidak menjadikan para pemimpin daerah berkaca diri padahal hal tersebut jelas sangat merugikan negara. Entah mengapa para koruptor itu tetap melakukan perbuatan yang mengancam karier dan jabatanya, belum lagi mereka akan dipenjara serta harus menanggung malu seumur hidup.

            Terkait dengan kasus yang terus merajalela ini, pasti ada faktor penyebab yang menjadi alasan para pemimpin melakukan korupsi. Apakah mungkin biaya politik yang tinggi di Indonesia menjadi salah satu penyebab kepala daerah nekat melakukan korupsi? Hal tersebut jelas bersangkutan dengan marakanya kepala daerah yang melakukan korupsi.

            Menurut Pakar Psikologi Politik Hamdi Muluk membenarkan maraknya praktik korupsi di Indonesia karena biaya politik yang sangat tinggi dan tidak rasional, karena gaji kepala daerah hanya sekitar 15 juta – 20 juta, sedangkan biaya kampanye mencapai ratusan miliar. Maka dari gaji yang diterimanya, jika dikumpulkan selama lima tahun, belum menuupi biaya kampanye. Akibatnya, demi memenuhi biaya politik, banyak kepala daerah dan anggota legislatif yang tergiur melakukn korupsi.

            Selain itu, adapula penyebab utama kepala daerah  melakukan korupsi. Cobalah kita mengingat sedikit sistem pemilihan kepala daerah yang sebelumnya, dahulu tidak menggunakan sistem demokrasi langsung, jadi kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sedangkan sekarang menggunakan sistem demokrasi langsung yang sudah jelas menimbulkan dampak negatif, yaitu biaya politik menjadi sangat tinggi karena untuk kebutuhan kampanye, yang sudah terbukti dijadikan sebagai lahan untuk korupsi.

            Maka dari itu, kita sebagai rakyat tak hanya berpatispasi dalam memilih calon kepala daerah, tetapi juga kita harus waspada dan turut aktif mengawasi kinerja pejabat publik, terutama kepala derah dan anggota legislatif. Jika tidak ada pengawasan dari publik maka akan semakin marak praktik korupsi. Adanya pengawasan dari KPK saja masih banyak praktik korupsi, bagaimana jika tidak diawasi? Pastilah negara ini tidak akan pernah maju karena masih dihalangi dengan musuh besar bangsa, yakni koruptor.

            Perihal yang sudah pernah terjadi, marilah ajak diri berintropeksi, janganlah kita membiarkan kejadian ini terus berulang di negeri kita. Kita harus pandai memilih pemimpin sebelum para pejabat itu duduk nyaman di tempatnya, jangan sampai kasus semacam Bupati Cirebon ini terulang lagi. Jika perlu pilihlah pemimpin daerah yang kuat imannya, dibarengi dengan ilmu intelektual yang tinggi dan yang benar-benar ingin memakmurkan rakyatnya. Kita memang hanya rakyat biasa, tetapi kitalah yang menjadi pemeran utama dari sebuah negara. Maka jangan ragu untuk mengevaluasi sistem pemerintahan negara.